Pemerintah Thailand baru-baru ini mengumumkan kebijakan baru yang mewajibkan maskapai penerbangan untuk memberikan kompensasi lebih besar kepada penumpang yang terdampak oleh penundaan atau pembatalan penerbangan. Langkah ini diambil sebagai bentuk perlindungan terhadap konsumen di tengah meningkatnya keluhan dari wisatawan domestik maupun internasional terkait buruknya pelayanan maskapai.
Kebijakan ini merupakan bagian dari reformasi besar-besaran dalam sektor transportasi udara Thailand yang ingin mendorong transparansi, akuntabilitas, dan kualitas layanan. Dengan meningkatnya jumlah wisatawan pascapandemi, pemerintah merasa perlu melakukan peninjauan ulang terhadap regulasi penerbangan, termasuk soal hak-hak penumpang.
Menurut pernyataan dari Otoritas Penerbangan Sipil Thailand (CAAT), maskapai diwajibkan untuk memberikan kompensasi berupa uang tunai, akomodasi, makanan, dan pengaturan ulang penerbangan yang layak bagi penumpang. Jika penundaan berlangsung lebih dari 3 jam, penumpang berhak atas makanan dan minuman. Jika lebih dari 6 jam, mereka berhak atas penginapan dan transportasi tambahan. spaceman88 Dalam kasus pembatalan tanpa pemberitahuan yang cukup, kompensasi uang tunai harus diberikan dengan jumlah yang lebih besar dari sebelumnya.
Selain itu, maskapai juga wajib menyediakan informasi yang jelas dan cepat kepada penumpang terkait alasan penundaan atau pembatalan. Ini dimaksudkan untuk menghindari kepanikan dan kebingungan di antara penumpang serta membangun kepercayaan publik terhadap sistem transportasi udara.
Langkah ini disambut positif oleh banyak kalangan, terutama organisasi perlindungan konsumen dan pelaku industri pariwisata. Mereka menilai kebijakan baru ini akan membuat maskapai lebih bertanggung jawab dan tidak sembarangan dalam mengatur jadwal penerbangan. Penumpang juga diharapkan menjadi lebih tenang karena adanya kepastian bahwa hak mereka dilindungi.
Namun, di sisi lain, beberapa maskapai menyatakan kekhawatirannya terhadap peningkatan beban operasional. Mereka menganggap bahwa pemberian kompensasi dalam skala besar dapat berdampak pada biaya operasional dan harga tiket. Meski begitu, pemerintah Thailand menegaskan bahwa perlindungan konsumen adalah prioritas utama dan maskapai harus menyesuaikan diri dengan standar baru ini jika ingin tetap beroperasi di negara tersebut.
Penerapan kebijakan ini akan mulai berlaku pada kuartal ketiga tahun 2025. Pemerintah juga akan membentuk badan pengawas independen untuk memastikan implementasi kebijakan berjalan sesuai aturan. Masyarakat diimbau untuk melaporkan setiap pelanggaran atau ketidakadilan yang dialami selama menggunakan jasa penerbangan.
Dengan kebijakan ini, Thailand berharap bisa meningkatkan standar pelayanan penerbangan sekaligus mendukung sektor pariwisata yang menjadi tulang punggung ekonomi nasional. Para wisatawan yang datang pun diharapkan merasa lebih aman dan dihargai selama berada di negeri Gajah Putih tersebut.